Gorontalo.WahanaNews.co, Bone Bolango - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menyusun langkah dan strategi untuk menekan kenaikan harga beras di daerah tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bone Bolango Yusbar Ismail mengatakan sejak bulan November 2023 hingga Februari 2024 pihaknya gencar melakukan gerakan pasar murah di sejumlah desa dan kecamatan .
Baca Juga:
Disnakertrans Bantul Dapat Kuota Empat KK untuk Program Transmigrasi 2024
"Adapun jenis bahan pokok yang diperjualbelikan pada pasar murah ini ada beras, minyak kelapa, gula pasir yang bekerjasama dengan Bulog," kata Yusbar Ismail pada rapat pembahasan kenaikan harga beras di pasaran, di ruang rapat Kantor Bupati Bone Bolango, Kamis )29/2/2024).
Yusbar mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pihak Bulog Cabang Gorontalo guna meminta kegiatan pasar murah untuk terus dilaksanakan hingga selesai bulan Ramadhan.
"Alhamdulillah Bulog menyetujui hal ini. Insya Allah juga pada tanggal 6 Maret 2024 akan ada gerakan pasar murah secara nasional," ucap dia.
Baca Juga:
Pemkab Bantul Berikan Motivasi dan Penghargaan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan OPD
Selain pasar murah, untuk bantuan beras cadangan pemerintah jatah bulan Februari 2024 rencananya akan disalurkan pada Senin 4 Maret 2024 kepada 18.225 warga penerima, dengan total beras yang disediakan sebanyak 182.250 kilogram.
"Kemudian untuk penyaluran bulan Maret kami meminta ini bisa disalurkan pada pertengahan bulan Ramadhan," kata Yusbar.
Menurut dia, kenaikan harga beras terjadi karena adanya pergeseran waktu tanam padi secara nasional, sehingga harga beras di sejumlah wilayah mengalami kenaikan.
Yusbar berharap untuk Kabupaten Bone Bolango kenaikan harga beras akan bisa ditekan seiring dengan masuknya masa panen pertama padi pada akhir Maret 2024 dan puncak panen pada April.
Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli menegaskan langkah dan kebijakan yang diambil untuk menekan harga beras di pasaran harus konsisten dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD)terkait.
Ia pun berharap keputusan yang diambil dapat membantu masyarakat di daerah itu untuk menekan harga beras.
"Penyaluran bantuan maupun pelaksanaan pasar murah ini harus berdasarkan data by name by address agar bisa merata dibagikan bagi mereka yang membutuhkan," kata Bupati.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
