GORONTALO.WAHANANEWS.CO, Kota Gorontalo - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi fokus pada penanganan banjir di daerah tersebut dengan merespons cepat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo.
Respon tersebut, kata Gusnar, di Gorontalo, Selasa (25/3/2025), diberikan atas informasi yang disampaikan oleh Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo pada pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur.
Baca Juga:
Pemkab Sigi Usulkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 43 Sekolah ke BNPB Sulawesi Tengah
Pada pertemuan itu Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan sejumlah informasi dari hasil kunjungan kerja ke Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Saya segera merespon dalam mendukung upaya fokus penanganan banjir di daerah ini," katanya.
Informasi tersebut menyangkut penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur lainnya yang rusak akibat bencana dan harus segera direspon oleh pemerintah daerah.
Baca Juga:
Tanggapi RUU TNI, Andi Arief Ingatkan Dulu Ada Jendral Aktif yang Tangani Bencana dan Covid
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie mengatakan hasil pertemuan pihaknya dengan BNPB terkait jebolnya tanggul Randangan dan beberapa jembatan yang rusak akibat banjir telah mendapat respon positif.
"Kita diberi waktu untuk bermohon sebelum Lebaran ini. Oleh karena itu kami bergerak cepat menyampaikan hal ini kepada Bapak Gubernur," kata Espin.
Berdasarkan informasi itu, Gusnar menunjuk dinas terkait untuk segera menindaklanjuti.
BNPB meminta hal-hal yang menjadi persyaratan harus segera dipenuhi oleh pemerintah daerah.
"Pak Gubernur memerintahkan organisasi perangkat daerah terkait merespon informasi yang disampaikan Komisi III. Hal yang direspon itu menyangkut penyempurnaan DED kebencanaan, surat, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar bagi BNPB untuk memenuhi permintaan daerah,” kata juru bicara Pemprov Gorontalo Supriyanto Radjak.
Pada pertemuan itu hadir Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T Mopili bersama anggota Komisi III. Hadir pula pimpinan OPD dan instansi vertikal terkait.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
