Gorontalo.WahanaNews.co, Pemprov Gorontalo - Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan delapan indikator sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Gorontalo, Rabu (21/2/2024), mengatakan target utama dari delapan indikator dalam Forum Komunikasi Publik RKPD, di antaranya tentang pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga:
Buka Musrenbang Kabupaten Fakfak, Wakil Bupati Ajak Stakeholder Miliki Visi Integratif dan Inovatif
Catatan Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mencapai 4,5 persen melampaui capaian tahun sebelumnya. Namun tantangan muncul untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025, yang akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini.
"Jika kita melihat realisasi investasi sampai dengan Tahun 2023 itu baru mencapai 5,515 triliun, Tahun 2023 NTV kita hanya sebesar 111, 32 persen. Itu jika dibandingkan dengan wilayah Sulawesi dan juga harus dilihat NTV-nya di bawah kita karena kita bukan daerah industri, dan rata-rata daerah industri itu tidak masuk kategori miskin," kata Ismail.
Selanjutnya, penduduk miskin menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional.
Baca Juga:
Pj Sekda Papua: Musrenbang harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi prioritas. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023, namun angka IPM masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hal ini menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tantangan lainnya adalah tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan pada Agustus 2023. Meskipun Gorontalo masuk dalam lima besar terendah secara nasional, namun peningkatan ini memerlukan perhatian serius agar kondisi pengangguran tetap terkendali," katanya.
Untuk mencapai berbagai target indikator yang direncanakan, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang ada.
Meskipun terjadi kenaikan anggaran pada Tahun 2024, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan.
"Namun melalui upaya bersama, Gorontalo dapat menghasilkan RKPD yang responsif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," imbuhnya.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
