Dengan kata lain, sesuai Pasal 8 ayat 2 huruf b, usulan P3SPS harusnya diterima oleh KPI dari masyarakat atau dalam hal ini Asosiasi Penyiaran sepatutnya juga dilibatkan.
"(Namun) Asosiasi Penyiaran (nyatanya) tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan perubahan materi P3SPS oleh KPI," tulis Asosiasi Penyiaran secara tegas dalam keterangan persnya.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Selain itu, dalam Pasal 8 Ayat 3 huruf c, KPI pun disebutkan mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
"Untuk mewujudkan keadilan berusaha bagi industri penyiaran tersebut, seharusnya diwujudkan dalam perubahan Undang-Undang Penyiaran," terang Asosiasi Penyiaran.
Lebih lanjut, Asosiasi Penyiaran juga meminta KPI untuk mendesak DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Mengingat, saat ini sebagian besar lembaga penyiaran tengah mempersiapkan dan menyukseskan program Analog Switch Off (ASO) dari pemerintah dijadwalkan mulai April hingga November 2022.
Dengan direvisinya undang-undang tersebut, maka iklim persaingan usaha antara industri penyiaran FTA dengan OTT dan new media dapat berjalan dengan lebih adil. [non]
