Atensi yang besar juga diberikan terhadap indikator pengangguran yang penanganan-nya turut menjadi salah satu isu nasional.
"Keberhasilan-keberhasilan serta koreksi yang diberikan diharapkan lebih memacu kinerja penjabat bupati dalam mewujudkan pembangunan di daerah yang dipimpinnya," kata Helmi mengutip penyampaian Inspektur Jenderal Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw.
Baca Juga:
Sebelas Desa Persiapan di Kutai Timur Masih Menunggu Keputusan Kemendagri
Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe mengatakan ada 111 indikator yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut.
Beberapa indikator yang perlu dan mendapat perhatian tim evaluasi Kemendagri yaitu berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penanganan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kami diminta untuk lebih mengoptimalkan peran dan kontribusi dalam menyehatkan BUMD," kata Sila.
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Tunda Penyaluran Bansos Hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai
Beberapa catatan Kemendagri terhadap beberapa indikator yang mendapat koreksi atau masukan untuk perbaikan ke depan nanti, pasti akan langsung ditindaklanjuti.
"Hasil perbaikan akan dilaporkan kembali," kata Sila pula.
Termasuk langkah konkret terhadap tanggungjawab pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada November 2024.
