"Resminya berapa kebutuhan belum ada, tapi harus berhitung apa yang harus didanai. Teknis-nya ada di KPU dan Bawaslu, misalnya untuk kotak suara kan bisa pakai yang lama. Nanti itu akan kita bicarakan," katanya.
Sila mengatakan akan terus melaporkan perkembangan pelaksanaan PSU kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail selaku pemimpin tertinggi di daerah.
Baca Juga:
Fraksi Hati Nurani Indonesia Raja Ampat: Tim TAPD Jadikan UU Sebagai Perlindungan Tapi Lalai
Ia optimistis tantangan dan hambatan PSU bisa dilalui dengan komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
