Pembiayaan belanja operasional di BLUD RSUD Hasri Ainun Habibie serta penganggaran belanja honorarium pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) selang bulan September hingga Desember 2023.
"Penganggaran kewajiban jangka pendek atas pengakuan hutang pada audit laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) 2022, penganggaran belanja bantuan khusus kepada kabupaten/kota se-Gorontalo untuk pengadaan mobile enrollment Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan alat cetak (printer) KTP elektronik serta alokasi anggaran tambahan atas pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Gorontalo pada beberapa organisasi perangkat daerah," katanya.
Baca Juga:
Pemprov Gorontalo Tetapkan Delapan Indikator dalam RKPD 2025
Ia merinci beberapa perubahan asumsi dasar pendapatan dan belanja yaitu, total pendapatan daerah naik Rp5,96 miliar atau 0,33 persen.
Total belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp176,82 miliar atau 9,54 persen dari semula sebesar Rp1,85 triliun menjadi Rp2,03 triliun.
Defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp192,62 miliar.
Baca Juga:
Gorontalo Terbitkan Pergub Pedoman Penerbitan dan Lisensi Arsitek
Sementara pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp228,76 miliar yang diperoleh dari SILPA Tahun Anggaran 2022.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp36,15 miliar terdiri atas penyertaan modal ke Bank SulutGo sebesar Rp10,96 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp25,19 miliar.
"Berdasarkan struktur tersebut maka pembiayaan netto yang akan membiayai defisit anggaran antara pendapatan dan belanja daerah tersebut adalah sebesar Rp192,62 miliar," imbuhnya.[ss]
