Termasuk meningkatkan hal-hal yang sudah dilaksanakan dan bisa meyakinkan pemerintah pusat sehingga indeks SAKIP dan RB Pemprov Gorontalo meningkat.
"Tapi ditekankan kita tidak hanya semata-mata mengejar nilai, tetapi prosesnya itu seperti apa, proses keberlanjutan-nya, kontinuitas seperti apa. Jangan ketika sudah mendapatkan nilai sudah berhenti, kembali lagi ke nol," katanya.
Baca Juga:
Pemprov Gorontalo Tetapkan Delapan Indikator dalam RKPD 2025
Kepala Biro Organisasi Sri Wahyuni Daeng Matona mengatakan sejauh ini dibawa kepemimpinan Penjabat Gubernur Ismail Pakaya, Pemprov dinilai sudah melakukan hal-hal terkait implementasi reformasi birokrasi.
Baik Reformasi Birokrasi secara umum, juga Reformasi Birokrasi Tematik yang bertujuan untuk penurunan kemiskinan dan inflasi di daerah.
Terkait Reformasi Birokrasi Tematik yang dinilai baik oleh Kemenpan-RB tersebut terdiri dari lima poin.
Baca Juga:
Gorontalo Terbitkan Pergub Pedoman Penerbitan dan Lisensi Arsitek
Yakni tematik pengentasan kemiskinan, tematik digitalisasi penanganan stunting, tematik pelayanan peningkatan investasi, tematik pengendalian inflasi dan tematik peningkatan komitmen untuk penggunaan produk dalam negeri atau P3DN.
Secara keseluruhan menurut Sri Wahyuni, hal ini sudah dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya.
"Untuk implementasi RB Tematik itu yang terakhir, baru-baru ini Pemprov Gorontalo sudah mendapatkan penghargaan terkait pengendalian inflasi juga pengentasan kemiskinan sudah turun. Penjabat Gubernur juga sudah mengeluarkan Surat Edaran terkait kebijakan menggunakan produk lokal berupa sulaman karawo dan upiah karanji. Serta mendorong seluruh pengusaha hotel atau tamu yang ke Gorontalo untuk berbelanja UKM lokal,"katanya.[ss]
